Sehari menjelang akhir bulan Agustus 2017, Kepolisian Resort (Polres) Banyuwangi menerbitkan surat bernomor S.PGL/559/VIII/2017/SATRESKRIM. Surat yang ditandatangani Kasatreskrim Polres Banyuwangi AKP Sodik Effendi itu bertujuan memanggil Heri Budiawan alias Budi Pego. Budi adalah warga Dusun Pancer, Desa Sumber Agung, Kec. Pesanggaran, Banyuwangi. Budi selama ini getol menyuarakan penolakan terhadap tambang emas di Hutan Lindung G. Tumpang Pitu. Karena kegetolannya inilah Budi dipanggil Polres Banyuwangi.

Pada bulan Maret 2017 warga melakukan aksi penolakan tambang emas Tumpang Pitu. Ketika aksi tersebut berjalan, entah darimana jluntrungnya tiba-tiba terdapat spanduk dengan gambar serupa logo palu arit. Gara-gara keberadaan spanduk yang sampai sekarang misterius inilah Budi dipanggil polisi. Dan ini adalah panggilan yang kedua setelah pemanggilan yang berlangsung bulan Juli lalu.

“Pemanggilan Budi Pego ini jelas bermuara pada pembungkaman suara penolakan tambang emas Tumpang Pitu. Pemanggilan ini menurut saya berlebihan, dan ini sebetulnya adalah kriminalisasi terhadap warga pejuang lingkungan,” kata koordinator Forum Komunikasi Mahasiswa dan Masyarakat  Banyuwangi (ForkoMM) Anang Suindro saat diwawancari via telepon (3/9/17).

Menurut Anang, ForkoMM berpendapat gerakan penolakan tambang emas Tumpang Pitu adalah sebuah kewajaran karena warga sadar betapa beresikonya sebuah tambang emas. “Warga melakukan aksi karena menginginkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak warga yang dilindungi undang-undang,” tutur pria yang pernah merasakan bangku kuliah fakultas hukum itu.

Pasal 66 Undang-Undang no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sambung Anang, telah secara terang benderang menjelaskan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. “Dengan demikian, harusnya Budi Pego tidak perlu dipanggil polisi. Mengapa begitu? karena ketika sedang melakukan aksi tolak tambang emas Tumpang Pitu sesungguhnya Budi Pego sedang menjalankan hak-nya sebagai warga negara yang dilindungi UU no. 32 tahun 2009, khususnya pasal 66,”papar lelaki yang pada bulan Maret 2017 lalu ikut menemani aksi ibu-ibu sekitar Tumpang Pitu.

ForkoMM menurut Anang, menyayangkan sikap penegak hukum yang justru tak menghiraukan jaminan bagi warga yang terdapat dalam pasal 66 UU no. 32 tahun 2009. “Pemanggilan Budi Pego ini adalah contoh ambigiutas negara. Di satu sisi, lewat pasal 66 UU no. 32 tahun 2009 ini negara menjamin penegakan hak warga. Tapi di sisi lain, pasal itu diingkari negara. Pemanggilan Budi Pego ini bukti bahwa negara meningkari aturan yang dibikinnya sendiri,” jelasnya.

Dalam wawancara yang berdurasi hampir 45 menit itu, Anang mengajak seluruh organisasi kemahasiswaan dan elemen masyarakat sipil agar menagih konsistensi negara untuk menerapkan pasal 66 UU no. 32 tahun 2009. “Karena pemanggilan Budi Pego bertolak belakang dengan substansi pasal 66 UU no. 32 tahun 2009, maka dengan ini ForkoMM mengecam pemanggilan Budi Pego,” kata Anang dengan nada lebih tegas dari sebelumnya.

=====

*Tim Media dan Informasi Forbanyuwangi

Pada hari ini, 4 September 2017, Hari Budiawan alias Budi Pego ditahan. Penahanan ini berkaitan dengan aksi warga penolak tambang emas di Hutan Lindung G. Tumpang Pitu yang berlangsung bulan Maret lalu.

Budi Pego keluar dari ruang Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi pada pukul 12.06 wib.

Kabar ini memicu emosi warga yang turut mengunjungi kantor Kejari Banyuwangi.

Beberapa ada yang marah, lainnya menangis.

Tampak dalam foto, dari kiri ke kanan: Ratna, Armiyati, dan Yanti (warga Desa Sumber Agung).

Armiyati adalah kakak kandung Budi. Tangis Armiyati pecah begitu mendengar kabar penahanan adiknya.

“Penahanan Budi Pego ini tak akan membuat warga bungkam. Kami akan tetap bersuara. Tolak tambang emas Tumpang Pitu,” kata Ratna sembari menenangkan Armiyati.

Hari ini 4 September 2017, Heri Budiawan alias Budi Pego (warga Dusun Pancer, Desa Sumber Agung, Kec. Pesanggaran, Banyuwangi) telah memenuhi panggilan Polres Banyuwangi.

Budi dipanggil terkait aksi warga penolak tambang emas Tumpang Pitu yang berlangsung bulan Maret lalu.

Usai memenuhi panggilan Polres, Budi pun menjalani proses selanjutnya di kantor Kejaksaan Negeri (kejari) Banyuwangi.

Beberapa warga ikut menemani dan memberi dukungan moral kepada Budi Pego.

Tampak dalam foto, Koordinator ForkoMM Anang Suindro dan aktivis PMII Banyuwangi Utsman Roudhal duduk lesehan berbincang dengan warga di salah satu ruang kantor Kejari Banyuwangj.

Foto diambil pada pukul 11.35 wib.

Pak Bian dan Jalan Perjuangannya…!

Innalillahi wa innalillahi rojiun….

Lemas dan sesak hati rasanya! Mas Arna mengabarkan meninggalnya Pak Bian kemarin siang, 19 Mei 2017. Tak kuasa, menahan air mata ini. Sedih, karena mengingat sosok beliau yang kukuh menyemai semangat perlawanan, tetap bersahaja dengan kehidupan sederhananya di kampung.

Saya hanya ingin menuliskan sedikit hal kehidupannya. Semoga manfaat meneladaninya.

Pak Bian, begitu orang kampung mengenal dan memanggilnya. Sejak pertama kalinya mengenal di tahun 1999, sosoknya tak pernah terlupakan. Ia saksi sejarah penindasan terhadap warga kampung Wongsorejo. Warga Bongkoran, diusir dan dipaksa menyingkir dari tanah ladangnya, karena perampasan tanah yang manipulatif dilakukan oleh PT Wongsorejo. Mengapa disebut manipulatif? Kebohongan diciptakan melalui cap jempol jari bagi seluruh warga, khabarnya untuk proses legalisasi tanah rakyat. Nyatanya, perampasan tanah untuk perkebunan swasta. Jadilah, perkebunan kapuk di kampung itu. Petani, menjadi buruh tani, TKI, atau bertransmigrasi. Sejak saat itu juga, warga kampung tercerai berai.

Siapapun yang melawan kehendak pemerintah, pastilah di-PKI-kan. Peristiwa di sekitar tahun 1970an itu, dijelaskan panjang lebar oleh sesepuh kampung, mbah Musinem, dan tokoh warga pak Haji Husein. Pak Bian, saat itu ikut menyimak, hingga akhirnya dia memberanikan diri untuk menyatakan secara terbuka di tengah pertemuan.

“Itu cerita benar, saya juga saksinya. Semua ikut cap jempol jari, tetapi saya tidak. Tapi katanya nama saya ada dalam daftar yang ikut jempol jari!”. “Dokumen tanah PT Wongsorejo itu bohong, pak. Saya berani bersumpah!”. Begitulah yang saya ingat perjumpaan awal dengannya. Pak Bian, sejak saat itu menjadi motor dan penggerak untuk meyakinkan warga Bongkoran, bahwa tanah-tanah perkebunan itu semua hasil merampas tanah rakyat.

Selang tahun, bersama tokoh atau sesepuh petani yang lain, ia berdiri di depan setiap langkah perjuangan kaum tani Bongkoran bergerak. Entah ke kantor Bupati, ke gedung Dewan (DPRD), atau ke kantor pertanahan setempat. Ia selalu ikut, dibonceng motor pemuda-pemuda kampung, ke kabupaten yang berjarak 3oan km, untuk sekadar menuturkan sejarah dan ikut mendesakkan kehendak warga agar pemerintah membantu mengembalikan tanah-tanah rampasan PT Wongsorejo itu. Permohonan penyelesaian hukum melalui mekanisme pencabutan hak, telah ditempuh puluhan kali.

Rupanya, sejak itu, keberaniannya terpaksa dibayar sangat mahal atas pengobanan diri dan keluarganya. Tahun 2001, ia dilaporkan PT Wongsorejo ke Polsek, atas tuduhan merusak tanaman perkebunan. Ia sama sekali tak gentar, di hadapan Polsek ia menegaskan, “… tanaman kebun kapuk telah merusak kehidupan keluarga dan warga kampung selama puluhan tahun lamanya!” Tak lama berselang, ia diculik. Tapi karena warga kompak mereka menuntut ke semua pihak untuk melepaskan pak Bian. Tiba-tiba, selang 2 hari ia dilepas melalui perantara Kepala Desa setempat. Ia menuturkan, “itu preman-preman dan satu orang oknum TNI, Wayan namanya!”. Aksi itu, jelas pesannya, agar warga petani menghentikan berjuang tanahnya.

Jelaslah tak mempan bagi warga. Kali ini pukulan lebih keras lagi.

Mei 2001, serombongan aparat Brimob dengan 3 truk mendatangi warga dengan senjata api. Warga dikumpulkan, diperlakukan seperti binatang. Dipukuli, ditendangi, dibentak tak kunjung henti. Hingga akhirnya, Ponijan, anak pak Bian disuruh menjauh dari kerumunan warga, bukan dilepas, melainkan ditembaki. Siapa yang tahan mengetahui dan menyaksikan tubuh anak lelakinya tertembus peluru panas. “Lubang kecil di belakang, dan jebol di depan. Peluru Moser, pak Her!” Entah, apa itu, saya tak paham jenis peluru dan senjata api. Ponijan dilarikan ke RSUD Blambangan, Banyuwangi, dengan penjagaan ketat aparat kepolisian. Tidak ada yang berani menjenguk, karena dikhabarkan siapapun yang datang, akan ditahan aparat. Saat itu, Abdul Majid, petani dan sejumlah petani lainnya, ditahan.

Mendengar kabar itu, bergegas berangkat dari Surabaya menuju Wongsorejo, saat itu juga. Saya ditemani kawan-kawan Papanjati, terutama Gus Mus (Mustofa), tokoh warga Sumberanyar dari Pasuruan bersama sejumlah petani lain. Gus Mus, satu-satunya kawan yang bisa menyetir mobil Zebra putih milik LBH Surabaya.

Di gubug lereng hutan itu, kami menjumpai pak Bian. Dari raut wajah dan penuturannya, tergetar suara lirih dan ringkas, “Pak Her, saya siap apapun yang terjadi. Tanah itu tanah rakyat! Mengulang, seakan ia meyakinkan saya, agar jangan mundur dalam membantu warga. Kami mengakhiri perjumpaan dengan saling berpelukan. Warga menyaksikan itu semua, hingga akhirnya bersepakat membagi tugas, sebagian menuju berjaga di kampung, sebagian menuju Banyuwangi untuk memberanikan jenguk kondisi Ponijan, dan sebagian lain, Pak Haji Husein, Mbok Sul dan Yateno, menuju Polda Jatim di Surabaya untuk melaporkan peristiwa ini.

Tengah malam, kira-kira jam 01 dini hari, berdua (lupa dengan siapa) berhasil menjumpai Ponijan terbaring dengan terus menahan rasa sakitnya. Ia tak banyak bicara, dan saya hanya menyampaikan pesan pak Bian. “Kuat ya mas!” begitulah saya sendiri sesungguhnya tak bisa banyak berucap dan menunjukkan seolah-olah tegar dihadapan mas Ponijan.

Usai itu, kami bergegas ke Surabaya. Rupanya, penangkapan dan penahanan terus terjadi. Dari awal, agak curiga karena mengetahui Stasiun Banyuwangi dipenuhi truk dan aparat kepolisian. Ternyata benar, mereka mengejar dan menahan Yateno, tokoh muda yang memimpin pergerakan petani. Selama dua hari tak jelas khabarnya. Hingga akhirnya saya putuskan kembali ke Banyuwangi, untuk menemui Kapolres, yang saat itu dijabat Anton Setiadji (saat ini Kapolda Jatim). Tujuannya satu, memastikan apakah petani-petani yang tidak jelas khabarnya berada dalam posisi tahanan Polres. Kalau tidak, kami akan sebut penculikan. Melalui telpon, Cak Munir lah yang saat itu membekali kami bagaimana cara menghadapi situasi seperti itu. “Mereka semua dalam keadaan aman, tidak ada kekerasan”, begitu Kapolres berujar.

Akhirnya semua dilepaskan selang beberapa minggu, tanpa melalui proses peradilan apapun. Bukannya berhenti, penangkapan, kriminalisasi terus terjadi terhadap banyak petani di Wongsorejo, silih berganti, dari Bupati ke ganti Bupati yang baru. Tak luput pak Bian pula mengalami penangkapan dan pemenjaraan, karena tak kunjung menghentikan perjuangan untuk tanahnya.

Sekali, saya menjumpai di penjara. Pak Bian sembari menggenggam tangan erat, menegaskan, “bangsa iki urung merdeka! … wong pinter malah ngakali wong cilik, dikorbanke koyo aku iki!” Ia menambahkan, “anak-cucune dewe ojo nganti sengsoro koyo aku, mboh piye carane!”. (bangsa ini belum merdeka! Banyak orang cerdik pandai justru mengelabuhi orang-orang kecil, menjadi korban seperti saya ini. Anak cucu kita jangan sampai sengsara kehidupannya, entar bagaimana caranya!).

Saya tak pernah lupa. Matanya semakin rabun, tetapi cara memandang kehidupan bangsanya semakin tajam nan jelas. Tak pernah pula bosan mendengar tutur bicaranya yang terus menyemangati siapapun. Bulan Oktober tahun lalu (2016), di acara front nahdliyin di kampung Wongsorejo, kami berjumpa dan sempat foto berdua. Tak biasanya, ia menggunakan baju batik, biasanya kaos lusuh. “Mbah, agemane sae sanget!” Saya panggil Mbah, bajunya bagus sekali, sekalipun saya tahu sebenarnya bajunya kebesaran untuk ukuran tubuhnya yang kian hari kian kurus.

Tak biasanya, pak Bian pulang dari ladang sampai siang. Mas Ponijan mencari bapaknya. Sugik, anak bungsu pak Bian, melalui telpon sore ini, menceritakan, bahwa sesungguhnya Bapak (pak Bian), meninggal dalam keadaan duduk, di atas tanah ladangnya yang dirampas PT Wongsorejo. Ia sedang menanami pedesan (cabe), dan mas Ponijanlah yang menemukan dan membopongnya.

Pak Bian, insya Allah, meninggal dengan husnul khotimah, dilapangkan Allah SWT jalan menuju syurgaNya. Kita yang masih di alam ini, mari meneruskan jalan perjuangan yang telah diterangkan dan dihidupkan oleh almarhum…..

Penulis : Herlambang P. Wiratraman 

 20 Mei 2017

* untuk Bupati Banyuwangi Abd. Azwar Anas, …. anda telah kehilangan kesempatan emas untuk memperjumpakan keadilan baginya.

Tadi malam (22/4/2017), melalui Bpk. Sukardi Rinangkit Forbanyuwangi menitipkan Surat Penolakan Tambang Emas Tumpang Pitu dan Permohonan untuk segera mengembalikan status Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu.

Sebagai sarjana kehutanan tentu Pak Jokowi tahu jika sebuah pulau harus memiliki minimal 30 persen hutan alami demi keseimbangan ekologi dan demi keberlanjutan hidup manusia di pulau tersebut.

Hutan diperlukan manusia (khususnya hutan Pulau Jawa) karena fungsi-fungsi yang diemban oleh hutan itu sendiri sebagai rumah terakhir satwa lindung berkembang biak, sebagai kawasan resapan air yang menjamin kesinambungan kebutuhan air penduduk P Jawa maupun kebutuhan pangan (karena pertanian pun membutuhkan keberlanjutan pasokan air).

Sayangnya, dari tahun ke tahun jumlah luasan hutan P. Jawa kian menyusut (jauh di bawah luasan ideal; 30 persen luas pulau). Pada tahun 2006, Forest Watch Indonesia (FWI) mencatat luas hutan P. Jawa tinggal 11 persen. Sementara pada Agustus tahun 2016, Departemen Hukum Lingkungan – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai penyelenggara “Forum Akademisi untuk Reposisi Tata Kelola Hutan Jawa” memiliki data jika luas hutan P. Jawa tinggal 3 juta hektar (kurang lebih 4,3 persen luasan pulau).

Dengan hutan seluas 4,3 persen dari luasan pulau, hutan P. Jawa harus menyangga kebutuhan pangan, air, dan oksigen kurang lebih 4.600 desa. Dengan luasan yang jauh di bawah angka ideal, menyusutnya hutan P. Jawa ini kian diperparah dengan diizinkannya alihfungsi hutan lindung, khususnya izin penambangan di hutan lindung. Menyusutnya luas hutan P. Jawa yang semestinya disikapi dengan membuat kebijakan konservasi hutan (minimal menjaga hutan yang tersisa agar tak kian menyusut) justru direspon dengan pemberian izin alihfungsi hutan lindung, utamanya izin penambangan di hutan P. Jawa.

Pemberian izin alihfungsi hutan di sebuah pulau yang tak memiliki luasan ideal hutan tentu akan memicu masalah dan bencana ekologis. Apalagi jika alihfungsi tersebut diterapkan di titik-titik P. Jawa yang sebelumnya secara akademis sudah dinyatakan sebagai Kawasan Rawan Bencana (KRB).

Masalah dan bencana ekologis yang lahir karena adanya alihfungsi hutan yang sekaligus menjadi titik Kawasan Rawan Bencana (KRB) tersebut hari ini dapat kita lihat di Banyuwangi. Di kabupaten yang berada di ujung timur P. Jawa terdapat Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu. Gunung Tumpang Pitu adalah hutan yang sekaligus masuk kategori Kawasan Rawan Bencana (KRB). Sejarah mencatat, pada tanggal 3 Juni 1994 kawasan Tumpang Pitu dan sekitarnya pernah luluh-lantak diterjang tsunami. Tak hanya berfungsi sebagai kawasan resapan air serta tempat berkembiang-biaknya satwa lindung, Gunung Tumpang Pitu juga memiliki nilai penting bagi masyarakat karena berfungsi sebagai benteng alami dari terjangan tsunami. Sebagai benteng alami dari terjangan tsunami dan daya rusak musim angin barat, tentulah keberadaan Gunung Tumpang Pitu memiliki korelasi dengan aspek keselamatan warga. Salus Populi Suprema Lex (keselamatan warga adalah hukum tertinggi).

Meskipun Gunung Tumpang Pitu memiliki nilai penting bagi pertanian, pasokan air, dan keselamatan warga, rupanya pemerintah tetap berkeinginan untuk mengalihfungsi Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu dan sekaligus mengizinkan penambangan di area tersebut. Pemerintah justru membuat kebijakan yang berbenturan dengan keselamatan warga, padahal Salus Populi Suprema Lex (keselamatan warga adalah hukum tertinggi).

Perempuan-perempuan di lereng Tumpang Pitu, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, mencatatkan sejarahnya saat berunjuk rasa menghadang pemasangan jaringan listrik untuk tambang emas pada 4-11 Maret lalu. Akhirnya peempuan-perempuan di sana berani ambil bagian di garis paling depan dalam perjuangan melawan tambang. Setidaknya begitulah pengamatan saya selama kurang lebih 9 tahun mencatat dinamika gerakan pertambangan di pesisir selatan Banyuwangi tersebut. Sepekan berikutnya, mereka juga kembali turun ke jalan untuk menegaskan bahwa sikap mereka bukan dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan segelintir orang.

Kemajuan ini tentu tak datang dari langit, meski aksi tersebut tak lantas membuat perusahaan tambang hengkang kaki. Ibu-ibu Tumpang Pitu, barangkali terinspirasi dari sekian banyak gerakan yang dimotori perempuan setelah era-Reformasi. Sebut saja, gerakan yang dipimpin Mama Aleta Baun di Molo Nusa Tenggara Timur. Termasuk juga yang sedang ramai di pemberitaan mengenai meninggalnya Yu Patmi, petani Kendeng setelah beberapa hari memasung kakinya dengan semen di depan Istana Negara. Perjuangan Yu Patmi dan ibu-ibu petani pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, cukup panjang dan terjal melawan PT Semen Indonesia.

Di zaman serba internet ini, kabar akan ketangguhan perempuan-perempuan di tanah lain,  bisa menyebar dengan cepat yang kemudian tersemai ke perempuan-perempuan lain. Mereka dipertautkan oleh hal yang sama: menyelematkan ruang hidup di rezim pemodal yang kian bebal.

Saya teringat apa yang dikatakan Siti Maemunah, aktivis perempuan yang selama ini banyak bergelut dalam advokasi korban tambang, saat Sekolah Ekologi WALHI Jatim, Desember tahun lalu. Mbak Mae –panggilan akrab perempuan kelahiran Jember itu, membagi pengalamannya, bahwa ada peristiwa yang membuat beberapa perempuan akhirnya mampu melampaui ruang domestiknya untuk terjun dalam perjuangan menyelamatkan ruang hidup. Seperti apa yang dialami Rahmawati, perempuan asal Samarinda. Dia kini aktif menyuarakan penolakan tambang setelah anaknya tewas di lubang galian tambang batu bara yang dibiarkan menganga oleh korporasi.  Setidaknya hingga 2016, galian tambang di tempat asal Rahmawati telah merenggut 16 nyawa anak tak berdosa.

Ingatan saya kemudian melesat ke belakang. Tak terhitung berapa kali unjuk rasa warga menolak tambang emas sejak pemerintah Banyuwangi memberikan konsesi seluas 11 ribu hektare kepada swasta pada 2007. Beberapa aksi berakhir dengan kerusuhan besar dan mengkriminalisasi warga. Tahun 2011, misalnya, ribuan petani dan nelayan laki-laki -yang saat itu beralih menjadi penambang rakyat, membakar kompleks perkantoran milik perusahaan tambang. Sejumlah pengunjuk rasa terluka karena bentrok dengan aparat keamanan. Empat tahun berikutnya, unjuk rasa kembali terjadi, dengan massa lebih besar. Warga merusak dan membakar infrastruktur tambang. Selain korban luka-luka, ada 6 warga –satu di antaranya perempuan, dipenjara dengan tuduhan sebagai penggerak massa. Pengadilan tingkat pertama kemudian memutus mereka dari segala tuduhan pidana.

Kerusuhan terakhir itu memaksa banyak pria di sekitar lokasi tambang meninggalkan keluarganya agar tak ditangkap, hampir sebulan lamanya. Di Dusun Pancer, basis para nelayan, sempat dijuluki kampung tanpa laki-laki karena sebagian besar suami pergi menyelamatkan diri. Praktis, para perempuan harus menanggung beban ekonomi dengan sederet tugas domestik, di antara teror kriminalisasi yang terus membayangi. Barangkali, serangkaian konflik horizontal selama 9 tahun ini menjadi titik balik bagi perempuan-perempuan Tumpang Pitu.

**

Di luar negeri, keterlibatan perempuan dalam gerakan ingkungan lebih dulu bergaung. Elin Wagner (1882-1949) misalnya, menjadi inspirator gerakan perempuan Swedia. Wagner sejak awal abad ke-20 memperingatkan perempuan tentang bahaya mekanisasi pertanian  yang tak hanya dapat merusak kearifan lokal namun juga menjadi polusi bagi bumi. Pada 1931, Wagner bersama dua perempuan lainnya memulai mempraktikkan kembali kearifan warisan masa lalu, dalam pertanian yang dikelola perempuan (Peterson and Merchant, 1981[1].

Penggiat ekofeminisme yang banyak menginspirasi gerakan perempuan dan lingkungan di era kontemporer saat ini  adalah Vandana Shiva dari India. Dia menginisiasi The Chipko Movement yang menolak ekspansi industri hutan dan kayu di kawasan pedesaan India. Chipko Movement memperoleh keberhasilan besar setelah meyakinkan Indira Gandhi, Perdana Menteri India pada tahun 1981, untuk menyatakan moratorium penebangan di hutan Himalaya di Uttar Pradesh selama 15 tahun.

Dalam pandangan Shiva (1988), kerusakan bumi dimulai ketika hutan tropis –sebagai pencipta iklim dunia, tempat lahirnya kekayaan vegetasi dunia, dibakar dan dihancurkan. Dia mencatat pada tahun 1950, lebih dari 100 juta hektar hutan dibongkar. Jumlah ini meningkat lebih dari dua kali lipat pada 1975. Bila laju deforestasi terus meninggi, dia memprediksi, maka pada 2050 seluruh hutan tropis akan hilang[2].

Shiva meyakini, feminisme dan gerakan lingkungan saling berkaitan erat. Sebab pandangan dunia yang menyebabkan degradasi lingkungan dan ketidakadilan adalah pandangan dunia yang sama menyebabkan budaya dominasi laki-laki, eksploitasi dan ketidaksetaraan bagi perempuan. Karya-karya Shiva memberi banyak perhatian pada perempuan ‘dunia ketiga’ yang hidupnya dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan globalisasi dan kolonialisme korporasi.

Sebagaimana India, sumber daya alam Indonesia tak lepas dari eksploitasi. Setelah merdeka dari kolonialisme Belanda, Indonesia kembali memasuki kolonialisme korporasi jilid kedua pada Orde Baru melalui UU Penanaman Modal Asing pada 1967 dan UU Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun 1968. Dua undang-undang yang cukup melegalisasi masuknya perusahaan-perusahaan multinasional untuk mengeruk sumber daya alam Indonesia, seperti PT Freeport dan PT Newmont.

Lengsernya Orde Baru tak membuat keberpihakan pembangunan berubah. Indonesia tetap dalam cengkeraman kapitalisme global yang kian merusak lingkungan. Makin banyak izin usaha pertambangan (IUP) yang diterbitkan selama otonomi daerah. Kementerian ESDM RI, mencatat jumlah IUP setelah UU Otoda lahir berlipat hingga 10 ribu izin dari sebelumnya hanya 900 IUP sejak 1967-1999 (Pratiwi, 2016)[3].

Pembukaan tambang sejak Orde Baru telah mengorbankan banyak kawasan hutan lindung. Catatan Forest Watch Indonesia (FWI), laju deforestasi di Indonesia selama rentang 1980-1990 mencapai dua juta hektar pertahun. Deforestasi masih terus berlangsung setelah Reformasi, sekitar 1,5 juta pertahun selama 2000-2009 dan sekitar 1,1 juta hektar pada periode 2009-2013 (Simanjuntak, 2015)[4]. Angka itu menempatkan Indonesia di peringkat kedua dalam hal tingginya kerusakan hutan.

Penurunan status hutan lindung di Gunung Tumpang Pitu Banyuwangi seluas 1.942 hektare untuk tambang emas pada 2013 menambah daftar laju deforestasi di Indonesia. Terutama makin menyusutkan hutan di Pulau Jawa, yang menurut FWI pada 2006 tersisa 11 persen dari angka minimal 30 persen. Menyempitnya hutan berarti menyempitnya kawasan resapan air yang menghasilkan sungai-sungai dan cadangan air bawah tanah. Padahal Jawa harus menanggung konsumsi air untuk 136 juta jiwa penduduknya (60 persen dari penduduk Indonesia) dan mengairi 6,4 juta ha lahan pertanian. Kita sudah menyaksikan berbagai bencana yang datang silih berganti, kekeringan yang menghantui di musim kemarau, dan pelbagai konflik agraria yang meminggirkan petani. Di luar Jawa pun kondisinya tak jauh lebih baik.

Dampak deforestasi tentu tak mengenal batas administratif sebuah negara. Pembukaan kawasan hutan Indonesia makin memperburuk pemanasan global setelah negara ini dinobatkan dalam peringkat keenam penyumbang emisi gas karbon dunia. Pemanasan global ditandai dengan meningkatnya suhu bumi sekitar 0,7 celcius dalam 100 tahun terakhir, yang telah memicu perubahan iklim, mencairnya gletser, punahnya berbagai jenis hewan, krisis air bersih, dan menurunnya hasil pertanian.

Secara sosial, pemanasan global membuat perempuan lebih menderita daripada laki-laki. Sebab UN Women Watch (2009), menunjukkan, perempuan paling banyak (45 persen) bekerja sebagai penghasil pangan dari 80 persen petani-petani kecil di negara berkembang. Perempuan dan anak perempuan di sejumlah negara juga bertanggungjawab lebih besar mengumpulkan air dan kayu untuk bahan bakar bagi keluarganya[5].

Sejak lampau, Banyuwangi adalah lumbung padi bagi Indonesia. Namun hasil Sensus Pertanian BPS (2013) menunjukkan rumah tangga petani di Banyuwangi melorot 65.493 selama 10 tahun, dari 285.408  di tahun 2003 menjadi 219.915 rumah tangga petani di tahun 2013. Banyuwangi ikut menyumbang 1,3 persen dari 5 juta penurunan rumah tangga petani secara nasional[6].

BPS menduga berkurangnya rumah tangga petani terutama di 21 kecamatan (dari 24 kecamatan) karena semakin meningkatnya penduduk yang beralih profesi menjadi TKI. Salah satunya di Kecamatan Pesanggaran, yang menjadi salah satu kantong tenaga kerja wanita (TKW). Hal itu berkorelasi dengan Survei Pertanian BPS (2013), bahwa rumah tangga petani di Pesanggaran turun 1.999 selama sepuluh tahun. Bila pada 2003 tercatat sebanyak 11.978 rumah tangga, pada 2013 menyusut menjadi 9.979 rumah tangga petani.

Dengan menjadi TKW, perempuan secara otomatis menjadi tumpuan utama ekonomi keluarga, saat sektor pertanian tak lagi mampu diandalkan. Sementara sudah menjadi rahasia umum, betapa buruknya negara memberikan perlindungan untuk para TKI. Beban perempuan di Pesanggaran, tentu semakin berat bila tambang emas yang boros air itu beroperasi. Ancaman krisis air dan limbah, sebagaimana yang jamak terjadi di daerah eksploitasi tambang lainnya, dapat menggerus lahan-lahan pertanian di sana.

Maka, perempuan-perempuan di sekitar lereng Tumpang Pitu memang seharusnya berdiri di garis terdepan untuk melawan tambang yang akan menggerogoti masa depan keluarga mereka dan perempuan lain di dunia. ***

———–

[1] Peterson, Abby., & Merchant, Carolyn. (1986). Peace With The Earth: Women and The Environmental Movement in Sweden. Women’s Studies in Forum, Vol 9 No 5 pp 465-479.

[2] Shiva, Vandana. (1988). Staying Alive: Women, Ecology and Survival in India. India: Kali For Women.

[3] Pratiwi, Dhera Arizona (2016, 1 September).  UU Otonomi daerah Rangsa Izin Tambang Naik 10 Kali Lipat di http://economy.okezone.com/read/2016/11/09/320/1536928/uu-otonomi-daerah-rangsang-izin-tambang-naik-10-kali-lipat, diakses 22 Maret 2017.

[4] Simanjuntak, Martha Herlinawati. (2015, 15 Januari) FWI: Laju Deforestasi Indonesia Tertinggi di http://www.antaranews.com/berita/474271/fwi–laju-deforestasi-indonesia-tertinggi, diakses 22 Maret 2017.

[5] UN Women Watch. (2009) . Climate Change an Women. http://www.un.org/womenwatch/feature/climate_change/downloads/Women_and_Climate_Change_Factsheet.pdf diakses 22 Maret 2017.

[6] Badan Pusat Statistik. (2013). Angka Sementara Hasil Sensus Pertanian 2013. Banyuwangi: Badan Pusat Statistik

Penulis : Ika Ningtyas (Jurnalis Freelance)
23 Maret 2017

Perempuan-perempuan di lereng Tumpang Pitu, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, mencatatkan sejarahnya saat berunjuk rasa menghadang pemasangan jaringan listrik untuk tambang emas pada 4-11 Maret lalu. Akhirnya peempuan-perempuan di sana berani ambil bagian di garis paling depan dalam perjuangan melawan tambang. Setidaknya begitulah pengamatan saya selama kurang lebih 9 tahun mencatat dinamika gerakan pertambangan di pesisir selatan Banyuwangi tersebut. Sepekan berikutnya, mereka juga kembali turun ke jalan untuk menegaskan bahwa sikap mereka bukan dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan segelintir orang.

Kemajuan ini tentu tak datang dari langit, meski aksi tersebut tak lantas membuat perusahaan tambang hengkang kaki. Ibu-ibu Tumpang Pitu, barangkali terinspirasi dari sekian banyak gerakan yang dimotori perempuan setelah era-Reformasi. Sebut saja, gerakan yang dipimpin Mama Aleta Baun di Molo Nusa Tenggara Timur. Termasuk juga yang sedang ramai di pemberitaan mengenai meninggalnya Yu Patmi, petani Kendeng setelah beberapa hari memasung kakinya dengan semen di depan Istana Negara. Perjuangan Yu Patmi dan ibu-ibu petani pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, cukup panjang dan terjal melawan PT Semen Indonesia.

Di zaman serba internet ini, kabar akan ketangguhan perempuan-perempuan di tanah lain,  bisa menyebar dengan cepat yang kemudian tersemai ke perempuan-perempuan lain. Mereka dipertautkan oleh hal yang sama: menyelematkan ruang hidup di rezim pemodal yang kian bebal.

Saya teringat apa yang dikatakan Siti Maemunah, aktivis perempuan yang selama ini banyak bergelut dalam advokasi korban tambang, saat Sekolah Ekologi WALHI Jatim, Desember tahun lalu. Mbak Mae –panggilan akrab perempuan kelahiran Jember itu, membagi pengalamannya, bahwa ada peristiwa yang membuat beberapa perempuan akhirnya mampu melampaui ruang domestiknya untuk terjun dalam perjuangan menyelamatkan ruang hidup. Seperti apa yang dialami Rahmawati, perempuan asal Samarinda. Dia kini aktif menyuarakan penolakan tambang setelah anaknya tewas di lubang galian tambang batu bara yang dibiarkan menganga oleh korporasi.  Setidaknya hingga 2016, galian tambang di tempat asal Rahmawati telah merenggut 16 nyawa anak tak berdosa.

Ingatan saya kemudian melesat ke belakang. Tak terhitung berapa kali unjuk rasa warga menolak tambang emas sejak pemerintah Banyuwangi memberikan konsesi seluas 11 ribu hektare kepada swasta pada 2007. Beberapa aksi berakhir dengan kerusuhan besar dan mengkriminalisasi warga. Tahun 2011, misalnya, ribuan petani dan nelayan laki-laki -yang saat itu beralih menjadi penambang rakyat, membakar kompleks perkantoran milik perusahaan tambang. Sejumlah pengunjuk rasa terluka karena bentrok dengan aparat keamanan. Empat tahun berikutnya, unjuk rasa kembali terjadi, dengan massa lebih besar. Warga merusak dan membakar infrastruktur tambang. Selain korban luka-luka, ada 6 warga –satu di antaranya perempuan, dipenjara dengan tuduhan sebagai penggerak massa. Pengadilan tingkat pertama kemudian memutus mereka dari segala tuduhan pidana.

Kerusuhan terakhir itu memaksa banyak pria di sekitar lokasi tambang meninggalkan keluarganya agar tak ditangkap, hampir sebulan lamanya. Di Dusun Pancer, basis para nelayan, sempat dijuluki kampung tanpa laki-laki karena sebagian besar suami pergi menyelamatkan diri. Praktis, para perempuan harus menanggung beban ekonomi dengan sederet tugas domestik, di antara teror kriminalisasi yang terus membayangi. Barangkali, serangkaian konflik horizontal selama 9 tahun ini menjadi titik balik bagi perempuan-perempuan Tumpang Pitu.

**

Di luar negeri, keterlibatan perempuan dalam gerakan ingkungan lebih dulu bergaung. Elin Wagner (1882-1949) misalnya, menjadi inspirator gerakan perempuan Swedia. Wagner sejak awal abad ke-20 memperingatkan perempuan tentang bahaya mekanisasi pertanian  yang tak hanya dapat merusak kearifan lokal namun juga menjadi polusi bagi bumi. Pada 1931, Wagner bersama dua perempuan lainnya memulai mempraktikkan kembali kearifan warisan masa lalu, dalam pertanian yang dikelola perempuan (Peterson and Merchant, 1981[1].

Penggiat ekofeminisme yang banyak menginspirasi gerakan perempuan dan lingkungan di era kontemporer saat ini  adalah Vandana Shiva dari India. Dia menginisiasi The Chipko Movement yang menolak ekspansi industri hutan dan kayu di kawasan pedesaan India. Chipko Movement memperoleh keberhasilan besar setelah meyakinkan Indira Gandhi, Perdana Menteri India pada tahun 1981, untuk menyatakan moratorium penebangan di hutan Himalaya di Uttar Pradesh selama 15 tahun.

Dalam pandangan Shiva (1988), kerusakan bumi dimulai ketika hutan tropis –sebagai pencipta iklim dunia, tempat lahirnya kekayaan vegetasi dunia, dibakar dan dihancurkan. Dia mencatat pada tahun 1950, lebih dari 100 juta hektar hutan dibongkar. Jumlah ini meningkat lebih dari dua kali lipat pada 1975. Bila laju deforestasi terus meninggi, dia memprediksi, maka pada 2050 seluruh hutan tropis akan hilang[2].

Shiva meyakini, feminisme dan gerakan lingkungan saling berkaitan erat. Sebab pandangan dunia yang menyebabkan degradasi lingkungan dan ketidakadilan adalah pandangan dunia yang sama menyebabkan budaya dominasi laki-laki, eksploitasi dan ketidaksetaraan bagi perempuan. Karya-karya Shiva memberi banyak perhatian pada perempuan ‘dunia ketiga’ yang hidupnya dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan globalisasi dan kolonialisme korporasi.

Sebagaimana India, sumber daya alam Indonesia tak lepas dari eksploitasi. Setelah merdeka dari kolonialisme Belanda, Indonesia kembali memasuki kolonialisme korporasi jilid kedua pada Orde Baru melalui UU Penanaman Modal Asing pada 1967 dan UU Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun 1968. Dua undang-undang yang cukup melegalisasi masuknya perusahaan-perusahaan multinasional untuk mengeruk sumber daya alam Indonesia, seperti PT Freeport dan PT Newmont.

Lengsernya Orde Baru tak membuat keberpihakan pembangunan berubah. Indonesia tetap dalam cengkeraman kapitalisme global yang kian merusak lingkungan. Makin banyak izin usaha pertambangan (IUP) yang diterbitkan selama otonomi daerah. Kementerian ESDM RI, mencatat jumlah IUP setelah UU Otoda lahir berlipat hingga 10 ribu izin dari sebelumnya hanya 900 IUP sejak 1967-1999 (Pratiwi, 2016)[3].

Pembukaan tambang sejak Orde Baru telah mengorbankan banyak kawasan hutan lindung. Catatan Forest Watch Indonesia (FWI), laju deforestasi di Indonesia selama rentang 1980-1990 mencapai dua juta hektar pertahun. Deforestasi masih terus berlangsung setelah Reformasi, sekitar 1,5 juta pertahun selama 2000-2009 dan sekitar 1,1 juta hektar pada periode 2009-2013 (Simanjuntak, 2015)[4]. Angka itu menempatkan Indonesia di peringkat kedua dalam hal tingginya kerusakan hutan.

Penurunan status hutan lindung di Gunung Tumpang Pitu Banyuwangi seluas 1.942 hektare untuk tambang emas pada 2013 menambah daftar laju deforestasi di Indonesia. Terutama makin menyusutkan hutan di Pulau Jawa, yang menurut FWI pada 2006 tersisa 11 persen dari angka minimal 30 persen. Menyempitnya hutan berarti menyempitnya kawasan resapan air yang menghasilkan sungai-sungai dan cadangan air bawah tanah. Padahal Jawa harus menanggung konsumsi air untuk 136 juta jiwa penduduknya (60 persen dari penduduk Indonesia) dan mengairi 6,4 juta ha lahan pertanian. Kita sudah menyaksikan berbagai bencana yang datang silih berganti, kekeringan yang menghantui di musim kemarau, dan pelbagai konflik agraria yang meminggirkan petani. Di luar Jawa pun kondisinya tak jauh lebih baik.

Dampak deforestasi tentu tak mengenal batas administratif sebuah negara. Pembukaan kawasan hutan Indonesia makin memperburuk pemanasan global setelah negara ini dinobatkan dalam peringkat keenam penyumbang emisi gas karbon dunia. Pemanasan global ditandai dengan meningkatnya suhu bumi sekitar 0,7 celcius dalam 100 tahun terakhir, yang telah memicu perubahan iklim, mencairnya gletser, punahnya berbagai jenis hewan, krisis air bersih, dan menurunnya hasil pertanian.

Secara sosial, pemanasan global membuat perempuan lebih menderita daripada laki-laki. Sebab UN Women Watch (2009), menunjukkan, perempuan paling banyak (45 persen) bekerja sebagai penghasil pangan dari 80 persen petani-petani kecil di negara berkembang. Perempuan dan anak perempuan di sejumlah negara juga bertanggungjawab lebih besar mengumpulkan air dan kayu untuk bahan bakar bagi keluarganya[5].

Sejak lampau, Banyuwangi adalah lumbung padi bagi Indonesia. Namun hasil Sensus Pertanian BPS (2013) menunjukkan rumah tangga petani di Banyuwangi melorot 65.493 selama 10 tahun, dari 285.408  di tahun 2003 menjadi 219.915 rumah tangga petani di tahun 2013. Banyuwangi ikut menyumbang 1,3 persen dari 5 juta penurunan rumah tangga petani secara nasional[6].

BPS menduga berkurangnya rumah tangga petani terutama di 21 kecamatan (dari 24 kecamatan) karena semakin meningkatnya penduduk yang beralih profesi menjadi TKI. Salah satunya di Kecamatan Pesanggaran, yang menjadi salah satu kantong tenaga kerja wanita (TKW). Hal itu berkorelasi dengan Survei Pertanian BPS (2013), bahwa rumah tangga petani di Pesanggaran turun 1.999 selama sepuluh tahun. Bila pada 2003 tercatat sebanyak 11.978 rumah tangga, pada 2013 menyusut menjadi 9.979 rumah tangga petani.

Dengan menjadi TKW, perempuan secara otomatis menjadi tumpuan utama ekonomi keluarga, saat sektor pertanian tak lagi mampu diandalkan. Sementara sudah menjadi rahasia umum, betapa buruknya negara memberikan perlindungan untuk para TKI. Beban perempuan di Pesanggaran, tentu semakin berat bila tambang emas yang boros air itu beroperasi. Ancaman krisis air dan limbah, sebagaimana yang jamak terjadi di daerah eksploitasi tambang lainnya, dapat menggerus lahan-lahan pertanian di sana.

Maka, perempuan-perempuan di sekitar lereng Tumpang Pitu memang seharusnya berdiri di garis terdepan untuk melawan tambang yang akan menggerogoti masa depan keluarga mereka dan perempuan lain di dunia. ***

———–

[1] Peterson, Abby., & Merchant, Carolyn. (1986). Peace With The Earth: Women and The Environmental Movement in Sweden. Women’s Studies in Forum, Vol 9 No 5 pp 465-479.

[2] Shiva, Vandana. (1988). Staying Alive: Women, Ecology and Survival in India. India: Kali For Women.

[3] Pratiwi, Dhera Arizona (2016, 1 September).  UU Otonomi daerah Rangsa Izin Tambang Naik 10 Kali Lipat di http://economy.okezone.com/read/2016/11/09/320/1536928/uu-otonomi-daerah-rangsang-izin-tambang-naik-10-kali-lipat, diakses 22 Maret 2017.

[4] Simanjuntak, Martha Herlinawati. (2015, 15 Januari) FWI: Laju Deforestasi Indonesia Tertinggi di http://www.antaranews.com/berita/474271/fwi–laju-deforestasi-indonesia-tertinggi, diakses 22 Maret 2017.

[5] UN Women Watch. (2009) . Climate Change an Women. http://www.un.org/womenwatch/feature/climate_change/downloads/Women_and_Climate_Change_Factsheet.pdf diakses 22 Maret 2017.

[6] Badan Pusat Statistik. (2013). Angka Sementara Hasil Sensus Pertanian 2013. Banyuwangi: Badan Pusat Statistik

SIARAN PERS BERSAMA
FORKOMM dan BEM UNTAG BANYUWANGI

Dalam pers rilisnya yang telah disebar ke pelbagai media massa pada 16 Maret 2017, PT Bumi Suksesindo (BSI) mengabarkan tentang tuntasnya pembangunan jaringan listrik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) ke kawasan tambang BSI di wilayah Tumpang Pitu, Pesanggaran, Banyuwangi

Dalam rilis yang lebih kurang memuat empat ratus kata itu, perusahaan yang berhasrat mengeksploitasi emas di Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu (HLGTP) itu mengklaim jika warga di sekitar wilayah yang dilintasi oleh jaringan kabel listrik bawah tanah akhirnya juga memahami dan menerima penjelasan PLN dan PT BSI terkait proyek ini.

Sehubungan dengan pers rilis BSI tersebut, Koordinator Forum Komunikasi Mahasiswa dan Masyarakat (ForkoMM) Banyuwangi Anang Suindro merasa perlu membuat penjelasan imbangan.

“Untuk menepis tafsir liar, dan menjelaskan bagaimana posisi ForkoMM dalam keberadaan tambang emas di Tumpang Pitu, maka perlu bagi ForkoMM membuat siaran pers,” kata Anang.

Anang menjelaskan, ForkoMM tetap dengan sikap awalnya, yakni menolak tambang emas di Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu. “Kami tidak pernah mendorong warga agar menerima tambang emas di Tumpang Pitu. Termasuk pula, ForkoMM tidak pernah menyarankan warga agar menerima pembangunan jaringan listrik penunjang eksploitasi emas Tumpang Pitu,” tegas Anang.

Segaris dengan sikap ForkoMM, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 (BEM Untag) Banyuwangi Sunandiantoro  juga menyatakan sikap organisasinya. “BEM Untag juga tetap dengan sikap awalnya. Kami tetap konsisten menolak tambang emas di Tumpang Pitu,” kata Sunandiantoro.

Mahasiswa Fakultas Hukum Untag Banyuwangi itu memberi penjelasan yang senada dengan ForkoMM. “BEM Untag juga tak pernah mendorong warga agar menerima pembangunan jaringan listrik pendukung operasional tambang emas Tumpang Pitu,” ujarnya.

ForkoMM maupun BEM Untag menganggap, penjelasan posisi dan sikap mereka adalah hal yang urgent untuk segera dilakukan. Sunandiantoro berpendapat, dalam situasi yang berpotensi melahirkan bias tafsir, tentulah kehadiran siaran pers yang memberikan imbangan akan sangat penting.

Apalagi menurutnya, dalam pers rilisnya BSI telah mengklaim selama tahun 2016 telah melakukan 22 kali pertemuan, diskusi dan FGD dengan berbagai pemangku kepentingan seperti masyarakat, mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media, pemerintah, dan menjangkau 2100 orang.

“Jika tidak ada siaran pers penyeimbang, maka klaim BSI itu bisa memancing berbagai tafsiran. Apalagi ada penulisan kata ‘mahasiswa’ di dalam pers rilisnya. Intinya, yang mau kami sampaikan kepada masyarakat adalah; baik ForkoMM maupun BEM Untag tidak pernah membuat kesepakatan apapun dengan BSI. Baik ForkoMM maupun BEM Untag hingga hari ini tetap menolak tambang emas Tumpang Pitu,” papar Sunandiantoro.

Melengkapi paparan Sunandiantoro, Anang juga menjelaskan, upaya memberi imbangan atas klaim BSI tak hanya dilakukan oleh ForkoMM dan BEM Untag. Tetapi juga dilakukan oleh sejumlah warga yang sejak dulu memilih untuk tetap istiqomah menolak tambang emas Tumpang Pitu.

“Jika ForkoMM dan BEM Untag memilih membuat pers rilis untuk mengimbangi klaim BSI. Maka sejumlah warga punya cara sendiri. Beberapa warga melakukan demo untuk mengimbangi klaim BSI. Demo itu mereka lakukan agar khalayak ramai tahu bahwa warga masih melakukan perlawanan,” terang Anang.

Sebagai informasi, pembangunan jaringan listrik yang bertujuan menunjang operasi BSI di Tumpang Pitu telah mendapat tentangan dari warga. Dari 4 hingga 11 Maret 2017 sejumlah warga secara maraton telah melakukan unjuk rasa untuk menghalangi pembangunan jaringan listrik yang dimaksud. Ibu-ibu dan anak-anak menerjuni lubang dan parit yang akan dijadikan jalur kabel listrik bawah tanah. Aksi yang berlangsung selama sepekan itu sempat berhenti dikarenakan dua hal. Yang pertama, karena adanya intimidasi aparat keamanan serta. Dan yang kedua, warga memilih untuk jeda karena adanya ibu-ibu pelaku unjuk rasa yang harus dibawa ke puskesmas terdekat.

Beberapa hari usai jeda unjuk rasa, BSI melepas pers rilis. Siaran pers BSI yang tersebar di tanggal 16 Maret 2017 tersebut memang berpeluang memantik tafsir bahwa warga menerima pembangunan jaringan listrik penunjang eksploitasi emas Tumpang Pitu. Guna menghindari tafisran semacam itu, pada 18 Maret 2017 pukul 15.00 wib warga kembali melakukan unjuk rasa di wilayah konsesi tambang BSI.

*
Banyuwangi, 19 Maret 2017

———-
Forum Komunikasi Mahasiswa dan Masyarakat Banyuwangi (ForkoMM)
Koordinator Anang Suindro
No Hp. 0821 43299 430

Malam itu, Sabtu 11 Maret 2017, salah satu sudut Kertalangu, Denpasar, Bali tengah riuh. Distorsi gitar listrik berpadu gelegar drum dan teriakan penonton membuat adrenalin membuncah. Reno Farhan anak Banyuwangi yang kini kuliah Universitas Udayana (Unud) Bali itu bergegas menuju area belakang panggung Konser Soundsations. Tekatnya hanya satu, yakni menemui vokalis Navicula Gede Robi Supriyanto yang 3 tahun lalu pernah dijumpainya di lapangan parkir Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Banyuwangi. Reno malam itu telah siap dengan gulungan kertas manila putihnya yang bertuliskan “Menghitung Mundur Kerusakan Alam Banyuwangi, Save Tumpang Pitu, Save Banyuwangi”. Angan-angannya hanya satu, yakni bagaimana Robi Navicula berkenan berfoto bersama gulungan kertas manila yang sore hari sebelumnya telah dia siapkan.

Reno meyakini, jika angan-angannya terwujud, maka foto yang dicita-citakannya itu nantinya akan memompa semangat kawan-kawannya di Banyuwangi yang selama ini konsisten menolak tambang emas di Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu (HLGTP). Reno percaya, ada banyak cara untuk mendukung perjuangan penyelamatan HLGTP, dan salah satunya adalah menyebarluaskan foto Robi Navicula bersama gulungan kertas sederhana yang telah disiapkannya.

Ada faktor yang mendorong Reno yakin jika Robi Navicula bakal menyambut baik ajakannya. Faktor itu adalah momentum 4 tahun lalu yang disaksikannya saat dia masih berpredikat sebagai siswa SMA.

4 Tahun lalu di bulan September 2013, Navicula tampil sebagai band utama di malam inagurasi mahasiswa Untag Banyuwangi. Waktu itu Reno masih kelas X SMA. Beberapa menit sebelum Navicula tampil, Reno yang kala itu berkaos hitam sembari memegang buku tulis dan pulpen menemui Robi. Bak seorang wartawan, Reno yang saat itu usianya belum genap 16 tahun bertanya kepada Robi: apa yang bisa dilakukan anak SMA untuk Tumpang Pitu? “Tetap saja bergerak. Anak SMA itu anak muda. Menurut sejarah, perubahan itu dimulai dari generasi muda. Perubahan akan terjadi selama anak mudanya masih mau bergerak,” jawab Robi kala itu.

Tak cukup menitipkan pesan kepada Reno. Di panggung pun Robi juga berorasi tentang Tumpang Pitu. 4 tahun lalu di panggung malam inagurasi mahasiswa Untag Banyuwangi, sebelum menyanyikan lagu “Metropolutan”, Robi berpesan agar Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu dijaga. “Hutan itu ibarat paru-paru. Jika hutan kita rusak, maka seperti kita merusak paru-paru kita sendiri,” ujar Robi kala itu.

Seperti de javu, kenangan “bocah SMA” itu terulang lagi di malam minggu kemarin. Kali ini Reno tak sendiri. Dalam konser yang berlokasi di kompleks Gong Perdamaian Dunia, Denpasar itu ada anak Banyuwangi lainnya. Lintang Ferica Candra namanya. Lintang juga memiliki impian yang sama dengan Reno. Lintang yang merupakan anggota Mahasiswa Pecinta Alam Politeknik Banyuwangi (Mapala Poliwangi) itu juga ingin Robi Navicula men-support gerakan penolakan tambang emas di Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu.

Spontan rencana Reno mengalami perubahan. Jika awalnya, dia ingin berfoto bersama Robi Navicula untuk menyebarluaskan pesan penolakan tambang emas di Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu, kini dia mengajak Lintang anak Mapala Poliwangi itu.

Akhirnya, jadilah frontman Navicula itu diapit dua lare using (sebutan untuk anak asli Banyuwangi). “Dukungan saya dengan sepenuh hati buat teman-teman aktivis yang membela pelestarian lingkungan di kawasan Tumpang Pitu Banyuwangi,” kata Robi setelah berfoto bersama Reno, Lintang dan kertas manila putih itu.

Robi berpendapat, gerakan pelestarian lingkungan bukanlah gerakan anti-pembangunan. “Saya bukan orang anti pembangunan, tapi saya menginginkan pembangunan itu ada keseimbangan antara ekonomi dan pelestarian alam. Kalau semata-mata hanya ekonomi, saya pikir itu adalah tindakan yang sangat merusak, dan sama sekali tidak baik,” kata seniman yang juga mendukung gerakan Bali Tolak Reklamasi (BTR) itu.

Musisi yang juga aktif di dunia pertanian organik itu meyakini, setiap kegiatan yang mengubah landscape (bentang alam) dalam skala besar tidak akan bisa mengelak dari kerusakan lingkungan.

Sebagai informasi, kegiatan tambang emas di Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu adalah termasuk kegiatan yang mengubah bentang alam. PT Bumi Suksesindo (BSI) sebagai perusahaan yang akan mengeksploitasi emas di Tumpang Pitu berencana menggunakan sianida sebagai bahan pemurni emas yang diincarnya. Karenanya, BSI harus menyediakan lahan yang menjadi tempat sianida tersebut menjalankan perannya sebagai pemurni emas. Jika berdasarkan tabel 1.2 Fasilitas Penambangan (Dokumen Andal PT BSI halaman 1-7), maka setidaknya ada dua “arena bermain” bagi sianida tersebut menjalankan fungsinya. Pertama, “arena bermain” yang bernama Heap Leach Pad (Tempat Pelindian) dengan luas 57 hektar. Kedua, “arena bermain” yang bernama Ponds yang butuh area sebesar 24 hektar. Jadi, “arena bermain” bagi sianida total seluruhnya seluas 81 hektar, atau setara dengan luas 75 lapangan sepak bola.

Itu pun masih belum termasuk lubang tambang. Karena kelak BSI akan menerapkan metode open pit minning (penambangan terbuka), maka tentu saja nantinya akan ada lubang raksasa menganga di Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu. Selain akan mengubah bentang alam dalam skala masif, lubang raksasa ini juga akan menurunkan fungsi kodrati Gunung Tumpang Pitu sebagai benteng alami yang melindungi warga dari daya rusak tsunami.

Pada tahun Juni 1994, tsunami pernah mendera desa-desa sekitar Gunung Tumpang Pitu. kerusakan terparah diderita Kampung Pancer, Desa Sumber Agung, Kec. Pesanggaran, Banyuwangi. Bagi sebagian warga, peristiwa terjangan tsunami 23 tahun lalu itu tak melulu menyisakan kesedihan, namun dibalik itu juga memberi pengetahuan berbasis kearifan lokal bahwa Gunung Tumpang Pitu adalah benteng alami yang melindungi warga dari daya rusak tsunami.

Sebagaimana kawasan selatan Pulau Jawa lainnya, daerah Tumpang Pitu dan sekitarnya merupakan kawasan rawan bencana (KRB). Catatan sejarah tentang tsunami di tahun 1994 tentunya kian mengukuhkan predikat Tumpang Pitu dan sekitarnya sebagai KRB. Sebagai KRB, kegiatan atau pembangunan yang menambah angka kerentanan KRB seharusnya dihindari. Rencana tambang emas di Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu tak hanya akan mengganggu flora dan fauna lindung, tetapi juga akan menambah angka kerentanan daerah Tumpang Pitu dan sekitarnya sebagai KRB. Sebagai kawasan lindung, seharusnya Gunung Tumpang Pitu dikonservasi untuk memperteguh perannya sebagai kawasan resapan air dan sebagai benteng alami pelindung warga dari daya rusak tsunami.

Gunung Tumpang Pitu mestinya dikonservasi, bukan malah ditambang. Robi Navicula pun berpendapat yang sama, bahwa semestinya Gunung Tumpang pitu dikonservasi.

“Tindakan teman-teman aktivis yang membela kelestarian lingkungan di kawasan konservasi Tumpang Pitu, saya pikir adalah tindakan yang sangat mulia. Karena saat ini yang kita harus rem itu adalah pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan,” pungkas Robi.

||
*reportase tim balaforbanyuwangi
12 Maret 2017
———————————————-